Rekomitmen Penyelesaian TLRHP di Tandatangani Enam Kepala Daerah, Gus Muhdlor Minta Arahan BPK

Sidoarjo, HarianBerita.ID - Enam Kepala Daerah di Jawa Timur, Jumat dinihari (16/6/2023), telah menandatangani kesepakatan rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.

Pendatatanganan TLRHP oleh ke enam Kepala Daerah dilaksanakan di kantor Walikota Surabaya di jalan Taman Surya No.1, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, diantaranya Walikota Surabaya, Bupati Lamongan, Bupati Sampang, Bupati Sidoarjo, Plt Bupati Bangkalan dan Bupati Sumenep.

Acara penandatanganan ke enam Kepala Daerah disaksikan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi serta Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, Sekertaris Daerah (Sekda) dan Inspektur mewakili setiap daerah.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi dalam pemberitaan beberapa pekan lalu, Kamis (25/5/2023) di media ini, telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2022, kepada Pemkab Sidoarjo dan diterima langsung Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diterima setiap tahun dan telah diterima secara berkesinambungan mencapai 10 kali berturut - turut.

Dalam penerimaan LHP LKPD tersebut, Gus Muhdlor memberikan apresiasi untuk jajarannya hasil kerja keras yang dilakukan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.

Untuk penandatanganan TLRHP sekarang ini, Bupati Sidoarjo optimis dan bersedia untuk melakukan penyelesaian sampai seratus persen dan Ia pun meminta bimbingan serta arahan BPK Jatim, karena dirinya juga mengharapkan adanya suatu kemudahan dalam menindaklanjuti hasil temuan yang disampaikan BPK Jatim.

"Untuk penandatanganan ini sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab kita bersama didalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah," kata Gus Muhdlor.

Ditambahkannya, Ia mengakui penandatanganan rekomitmen penyelesaian TLRHP yang dilakukannya merupakan wujud komitmen sebagai pemimpin daerah, sehingga hasil tersebut sangat penting dari tindak lanjut pemeriksaan BPK.

"Komitmen ini akan terus dijaga dengan cara mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan transparan serta akuntabel," imbuhnya. (Andik)